Lebih dari 200 tokoh terkemuka dari sektor kebudayaan dan ekonomi kreatif berkumpul dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Kebudayaan, pada Senin (3/9) petang di M Bloc Space Jakarta. Diskusi ini menyoroti urgensi pembentukan Kementerian Kebudayaan untuk memperkuat dan mengarahkan pengelolaan sektor budaya dan ekonomi kreatif di Indonesia. Tujuannya, agar kebudayaan Indonesia dapat terjaga, tumbuh dan berkembang, serta memberikan sumbangsih yang lebih besar bagi pembangunan nasional serta identitas bangsa.
Hilmar Farid, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, menekankan pentingnya pembentukan Kementerian Kebudayaan. Menurutnya langkah ini merupakan upaya untuk mengelola kekayaan budaya Indonesia secara lebih terstruktur dan efektif.
"Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman hayati dan kekayaan budaya yang luar biasa. Kombinasi keduanya adalah potensi dan aset yang luar biasa yang perlu dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan agar bisa berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan nasional," ujarnya. "Tugas mendesak kita adalah membangun ekosistem yang dapat mengelola aset penting ini secara optimal, melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan komunitas."
Meskipun pengembangan industri kreatif memiliki potensi besar, Hilmar Farid mengingatkan agar kita tidak terjebak pada komodifikasi atau eksploitasi nilai-nilai lokal. Ia menekankan bahwa yang perlu diindustrialisasi adalah intelectual property (IP) kekayaan intelektual yang terkandung dalam budaya kita, bukan aspek-aspek intangible seperti gotong royong atau kesakralan tradisi.
Hilmar juga mengingatkan bahwa berbagai inovasi kultural yang kita temui saat ini sebenarnya adalah tradisi di masa lalu yang telah berkembang dan beradaptasi dengan zaman. Dengan demikian, kita dapat membangun industri kreatif yang berkelanjutan dan sekaligus menjaga kelestarian budaya kita.
Diskusi publik ini diharapkan menjadi langkah awal yang signifikan dalam upaya pembentukan Kementerian Kebudayaan. Dengan kementerian ini, diharapkan kebudayaan Indonesia dapat lebih terlindungi, berkembang, dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan nasional serta identitas bangsa.
Menutup diskusi, Manneke Budiman, akademisi dan perwakilan dari Lingkar Budaya Indonesia, menyampaikan pandangannya tentang pentingnya adaptasi dan transformasi dalam kebudayaan. “Kebudayaan adalah proses dinamis yang selalu berkembang dan menyesuaikan diri dengan zaman. Oleh karena itu, kebudayaan harus memiliki ketahanan sekaligus fleksibilitas untuk terus maju. Transformasi adalah kunci untuk menjaga keberlanjutan kebudayaan, sehingga dapat terus menjadi sumber kekuatan karakter bangsa dan pendorong utama dalam menciptakan kekuatan ekonomi baru,” tutup Manneke. (MAR)
Foto: Pokja Kebudayaan